Istilah-istilah dalam ekonomi Islam bukanlah istilah dan maknanya dibuat sendiri tanpa ada contoh konkret dari Rasulullah. Pada zaman Rasulullah sudah ada sistem permodalan, sebagaimana pada masa sekarang. Perbedaannya terletak pada proses administrasi dan pencatatannya. Dalam sistem ekonomi Islam terkenal dengan istilah “Al Mudhorobah” atau dikenal dengan sistem bagi hasil.

Al mudhorobah berasal dari kata adh dhorbu, dengan bentuk fi’il (kata kerja) dhoroba – yadhribu, yang berarti memukul. Kata ini berubah maknanya dalam kalimat adh dhorbu fil ardhi, berarti berjalan di muka bumi. Maksudnya adalah berjalan di muka bumi (bepergian) untuk membelanjakan dagangan. Pada waktu zaman Nabi sudah ada praktek dimana seseorang menyerahkan sebagian hartanya, untuk diperniagakan, dan hasilnya, dibagi antara keduanya. Ini lah yang disebut dengan qiroth, atau mudhorobah.

Sistem bagi hasil dapat dilihat dari hubungan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah sebelum mereka menikah. Siti Khadijah punya modal yang sangat banyak, tetapi kurang pandai berdagang. Sedangkan Rasulullah, tidak memliki modal tapi punya kepandaian dalam berdagang. Sehingga sistem mudhorobah ini, pada intinya menguntungkan bersama, karena;

1.      Punya skill (kemampuan) dan pengalaman tetapi tidak punya modal.

2.      Punya modal dimana uangnya ‘menganggur’ tetapi tidak memiliki skill (kemampuan) dan pengalaman dan tetapi juga menginginkan keuntungan.

Contoh yang lebih konkret ketika pada zaman sahabat, mereka banyak yang menyerahkan harta anak yatim dalam bentuk mudhorobah. Sehingga waktu itu, sebenarnya sudah muncul kesadaran akan artinya perputaran uang untuk permodalan. Dalam suatu ayat al Qur’an terdapat kalimat ‘Likay Laa yakuuna duulatan baina aghniyaa’i minkum” (agar kekayaan tidak berputar hanya di kalangan orang kaya dari sebagian kamu). Sehingga pada masa dulu, ada barang tetap dan konsumsi, ada pula kekayaan untuk diputar sebagai modal, ada pula barang produksi dalam bentuk ladang atau ternak. 

Islam mensyariatkan akad kerjasama di bidang permodalan untuk memudahkan orang, baik investor maupun pemilik usaha, bahkan sekalipun dengan orang non muslim. Pada zaman kenabian, Nabi Muhammad SAW pernah menyerahkan kebun  kurma dan ladang di Khaibar, milik kaum muslimin, agar mereka mengerjakannya, dengan perjanjian mereka mendapatkan separuh dari hasil tanaman (Bukhori & Muslim).

Kadang dalam melakukan perjanjian, salah satu pihak lalai menunaikan janjinya. Misalnya, pengusaha tidak jujur, dan melakukan pekerjaan dengan modal yang ada di tangan, seadanya, hingga merugikan investor (pemodal) yang sudah memebrikan kepercayaan kepadanya. Sehingga dalam sistem mudhorobah, mestinya dilakukan dengan saling percaya antara satu dengan lainnya. kedua, bisa pula dengan sistem pengawasan, agar pemodal dapat memastikan bahwa modal benar-benar dikelola dengan baik, sehingga bisa untung bersama. Dalam sistem permodalan, hal ini dinamakan dengan tafrith atau ta’addadi (menggunakan uang tidak untuk keperluan usaha).

Gelar “Al Amiin” yang disematkan oleh kaum Quraisy kepada diri Rasulullah, bukan karena sebab dari satu perkara, yaitu masalah pengangkatan hajar aswad ke ka’bah setelah kota Mekkah dilanda banjir sebelum masa kerasulan. Istilah ini dinisbahkan kepada sifat Rasulullah yang dikenal oleh orang Quraisy, sebagai orang yang benar-benar dapat dipercaya.

Sehingga, banyak dari orang Quraisy menitipkan barang kepada rasulullah, dan ketika kembali, mendapatkan barang mereka secara utuh sama sekali. Bahkan tradisi menitipkan barang dan dipercayakan kepada rasul ini pun berlanjut hingga pada masa kerasulan. Meski mereka sangat membenci rasul karena menyatakan diri sebagai Nabi dan menentang berhala sesembahan mereka, tetapi mereka tak dapat memungkiri sifat amanah pada diri rasulullah. Rasulullah tak memakan barang ini walau dalam keadaan diboikot sekalipun.

Sebelum hijrah, Rasulullah baru mengembalikan semua barang yang dititipkan kepadanya, lewat sayyidina Ali. Di tengah nyawanya terancam, rasulullah masih memikirkan bagaimana mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya.  Kebiasaan rasulullah dalam merawat barang titipan ini lah yang di-sistem-kan dalam aktivitas perbankan islam dengan nama ‘wadi’ah’. (Barang Titipan).

Selama rasulullah merawat barang tersebut, rasulullah tak memakai barang tersebut, berusaha merawatnya agar tidak rusak. Ini lah yang jadi dasar hokum bagi wadiah yad amanah, yang artinya tangan amanah, karena diberi amanat merawat barang titipan tanpa memakai barang tersebut, dan mencegahnya dari kerusakan.

Ada pula sepenggal cerita dari sahabat tentang ‘titipan barang’. Adalah seorang Zubair Ibn Awwam, yang tidak mau menerima titipan barang dalam bentuk uang yang tidak dapat diputar (deposit/ simpanan/ titipan), kecuali jika ia memakainya dalam bentuk pinjaman. Jika dipakai dalam bentuk pinjaman, ia hanya punya kewajiban untuk mengembalikan uang (dalam bentuk dinar atau dirham) tersebut dengan utuh.

Tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga asset yang punya potensi untuk dikembangkan sebagai modal, juga masuk dalam kategori ini, seperti tanah, bangunan, pick up, dan sebagainya. Ini lah yang kemudian disebut dengan istilah wadiah yad dhomanah. Yad dhomanah artinya tangan penanggung. Karena ia yang bertanggungjawab dalam memakai barang tersebut, jika terjadi kerusakan atau hilang, akan menjadi tanggungannya.

Dari cerita di atas didapatkan sebuah kesimpulan, bahwa wadiah yad amanah, adalah praktek yang didasarkan atas karakter mulia Nabi Muhammad Saw, sehingga dapat dihukumi dengan Sunnah. Sedangkan yang kedua (Wadiah yad dhomanah)  adalah praktek dari Sahabat Nabi, tidak ada keterangan rasulullah melarangnya, sehingga hukumnya sebagai mubah. Dengan catatan, harus ada 'aqd atau akad, karena transaksi dalam bentuk apapun, harus transparan dan didasarkan atas prinsip kerelaan bersama.

Dalam prakteknya, wadiah yad dhomanah, dikembangkan dalam system perbankan Islam. Dimana uang dapat dipakai oleh bank untuk diputar dalam bentuk investasi. Sehingga aktivitas Bank dalam bentuk pengelolaan investasi dari para nasabah adalah bentuk dari wadiah yad dhomanah. Dalam sistem ini harus disertai akad bahwa titipan uang, boleh diputar untuk keperluan usaha.

Berawal dari pengalaman seorang yang bernama Muhammad Yunus. ketika kuliah di Amerika serikat Ia kuliah di Universitas Chittagong, sebuah kampus yang letaknya terpencil dan dekat dengan pemukiman kumuh. Waktu itu ia melihat musibah kelaparan melanda pemukiman dekat kampusnya. Apalagi, ilmu yang digelutinya adalah ilmu ekonomi. Sangat kontras, di sebuah kampus banyak mahasiswa mempelajari tentang teori-teori pembangunan ekonomi, tetapi di dekatnya terdapat bencana kelaparan. Hal yang sama juga bisa terjadi di mana saja, baik itu di Bangladesh, asal seorang Muhammad Yunus, maupun di Negara kita, Indonesia. Sebuah kampus yang concern di bidang ilmu Pembangunan dan Ekonomi, terletak di sebuah populasi penduduk miskin.

Muhammad Yunus mendapatkan inspirasi mendidikan Grameen Bank dari seorang pedagang kecil. Seorang pedagang kecil yang harus banting tulan untuk menganyam bamboo, tetapi margin keuntungan tak sebesar hasil usahanya. Muhammad Yunus lalu mengambil inisiatif untuk meminjamkannya modal kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha pedagang kecil tersebut, agar tak terbebani dengan pasokan bahan bambu dimana harganya sudah ditetapkan oleh makelar.

Muhammad Yunus menyadari bahwa tak hanya satu pedagang yang mengalami kejadian serupa, tetapi banyak yang bernasib sama. Kemudian ia memberikan modal sebanyak 42, dimana mereka rata-rata sebagai pedagang kecil. Muhammad Yunus sering memantau bagaimana para pedagang tersebut menggunakan modal pinjamannya untuk mengelola usahanya, agar modal yang mereka dapat dikembalikan. Ternyata tingkat pengembalian hutang mereka rata-rata tepat waktu, bahkan banyak dari mereka yang mengajukan kredit tambahan lagi untuk mengembangkan usahanya. Ini lah yang jadi cikal bakal gerakan grameen bank. Sebuah bank yang diperuntukkan kepada kelompok usaha tak mampu, agar berdaya dan berkembang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.

Sasaran bidik Grameen Bank ini sebelumnya tak pernah satu pun dilirik oleh bank-bank konvensional (lembaga keuangan kredit pada umumnya). Mereka lebih memilih untuk meminjamkan modal pinjaman kepada usaha besar yang mempunyai laporan keuangan, dan punya jaminan atas pinjaman. Yang dibutuhkan oleh bank adalah sebuah kepastian, sehingga jika terjadi kredit macet, bank berhak mengambil jaminan. Adanya agunan dan laporan keuangan ini lah yang tidak memungkinkan usaha kecil yang dikelola ibu-ibu untuk meminjam uang di bank konvensional. Padahal mereka juga membutuhkan modal juga, untuk mengembangkan usahanya.

Ketiadaan bank untuk kredit kecil, atau sekarang dikenal dengan ‘microfinance’, menyebabkan munculnya rentenir di wilayah-wilayah miskin. Mereka meminjamkan uang, dengan bunga sangat tinggi, bahkan sampai 10% per minggu. Patokan ini dibuat oleh rentenir, karena mereka membutuhkan profit nyata yang dapat dilihat dengan cepat dengan pembukuan sederhana. Mereka tinggal mendatangi para “nasabah”nya tiap minggu, sehingga mereka memiliki keuntungan 40% dari modal awal pinjaman mereka. Tidak dapat dibayangkan jika dengan uang 10 juta, misalnya, mereka mendapatkan pengembalian bersih sekitar 4 juta rupiah. Mekanisme kredit ini terjadi sejak masa dahulu, dulu dalam system kredit zaman jahiliyah dikenal dengan nama riba ‘adh-‘afan mudho’afah (membungakan uang dengan cara berlipat ganda hingga menjerumuskan orang miskin, kepada lembah kemiskinan lagi.

Keberhasilan Muhammad Yunus mengembangkan system perkreditan kecil kepada beberapa orang, membuatnya semakin percaya diri untuk mengembangkan system ini lebih besar. Maka ia mengajak para mahasiswanya untuk “magang” di sebuah desa untuk belajar langsung tentang kemiskinan. Kemudian berkembang lagi, hingga menyebabkan mengubah cara pandang perbankan sebelumnya yang masih menutup rapat-rapat dari permodalan usaha kecil.

Mindset yang berkemabng dalam perbankan pada umumnya adalah orang miskin malas bekerja, tidak dapat mengukur labanya, tidak dapat mengkalkulasi dan memanaje keuangan, sehingga mereka diragukan kemampuannya untuk mengembalikan modal tepat waktu. Dari sini , kemudian berkembang ratusan lembaga kredit mikro, tidak hanay di Bangladesh, melainkan di Negara-negara lain, termasuk Negara Indonesia. Mereka banyak mereplikasi dari system perbankan yang diterapkan oleh Muhammad Yunus, kemudian diterapkan di lingkungan mereka. GEMI adalah salah satu lembaga keuangan mikro, yang mereplikasi system Grameen Bank.

Hal ini dapat dilihat dari para nasabah GEMI yang rata-rata adalah kaum pedagang kelas menengah ke bawah. Mereka pada umumnya juga kurang memiliki akses ke lembaga kredit , semacam Bank KOnvensional. Karena perbankan masih menerapkan administrasi yang njlimet, dengan kantor yang terkesan ‘wah’ sehingga masih dirasa menjaga jarak dengan para pengusaha kecil.

GEMI juga mempunyai misi kemanusiaan yaitu mengentaskan kemiskinan dengan cara memberikan bantuan modal kepada pengusaha kecil, dan sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia. Karena dalam salah satu butir Hak Asasi Manusia didalamnya tercakup pernyataan bahwa semua manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pemodalan untuk usaha. Nilai pemberdayaan ini lah yang harus tetap dijaga. Untuk itu, para calon nasabah ketika mengajukan pinjaman, harus lah seorang yang memiliki usaha untuk dikembangkan, tidak diperkenankan modal pinjaman GEMI digunakan untuk aktivitas non produktif.

Sebuah pesan dari sebuah ayat: “Laa yughoyyirullahu biqoumin hatta yughoyyiru maa bi anfusihim”, Allah tidak lah merubah nasib suatu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa-apa yang ada dalam dirinya. Pesan dari ayat ini mengisyaratkan tentang inti dari sebuah perubahan, yaitu dimulai dari menggerakkan apa-apa yang jadi potensi diri kita. Ini lah yang disbeut dengan “Pemberdayaan” atau dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “Empowering”.

Dalam kegiatan Empowering, elemen utama dalam pemberdayaan adalah masyarakat itu sendiri, bukan fasilitator. Tugas fasilitator hanya lah sebagai pendorong, agar semua bakat dan potensi yang ada pada diri masyarakat muncul. Oleh karena itu, kegiatan pemberdayaan bisa dikatakan berhasil jika, masyarakat berinisiatif melakukan kegiatan, baik kegiatan social atau kegiatan usaha, untuk memperbaiki situasi dan kondisinya sendiri.

Kegiatan Pemberdayaan Sosial, membutuhkan stimulasi. Stimulasi bisa berupa pelatihan maupun modal. Dengan pelatihan, masyarakat memperoleh pengetahuan hendak kemana mereka melangkah, dan bagaimana prosesnya. Sedangkan dengan modal, mereka dapat bergerak melakukan perubahan dengan kemampuan finansial yang mereka miliki.

Banyak terjadi kekeliruan pemahaman, bahwa proses pemberdayaan adalah proses pemberian hibah. Dalam metode pemberian hibah, tak banyak perubahan yang terjadi. Masyarakat relatif terjadi perubahan jika diberikan dana pinjaman. Seperti dalam pemberdayaan masyarakat kecil di Bangladesh oleh Grameen Bank yang diinisiasi oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian.

Hal ini terjadi Karena dengan dana pinjaman, mereka dapat bertanggungjawab, punya inisiatif, dan punya motivasi untuk mengembalikan jumlah pinjaman yang mereka terima. Beberapa bantuan dana modal berupa hibah dari pemerintahan, banyak yang mengalami kegagalan. 

BMT selama ini adalah lembaga pengelola keuangan yang sedang mencari bentuk yang pas dalam sistem regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Dalam sistem regulasi, BMT ini dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam. 

Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sedikit. Diketahui bahwa lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia, di luar sistem perbankan.

Berikut ini beberapa konsep BMT menurut literatur yang berkembang di Indonesia.

Dari tulisan di atas, BMT memiliki 3 (tiga) semangat, yakni semangat menjalankan ajaran agama (dimensi dakwah Islam), berbisnis mencari keuntungan secara syariah (dimensi ekonomi), dan membangun kepedulian sesama (dimensi sosial). 

Ahmad Mudjahidin dalam tulisan Neni Sri Imaniyati menekankan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah:

Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. 

Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: (1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (2) Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul maal pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT. 

Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.[3]

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempuyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank. Menurut A.Djazuli, Yadi Janwari dan Andri Soemitra, cirri utama BMT adalah; 

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempuyai dua peran sekaligus.Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis.Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara agniya sebagai shahibul maal (orang yang mempuyai harta yang berlebihan) dengan dua’fa (orang yang kekurangan harta) sebagai mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.[5]

Sedangkan ciri khas BMT adalah:

Muhammad Amin Aziz dalam makalahnya yang berjudul Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, makalah pada Seminar Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 1995 menuliskan ciri-ciri BMT adalag sebagai berikut:

Dalam melakukan pembiayaan, pengelola BMT harus menghindari pembiayaan sebagai berikut:

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian. 

Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Pembagian kewenangan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM[8]

Dari sini, dapat kita lihat bahwa BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terpecah menjadi kewenangan 2 (dua) lembaga Negara, yakni:

Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 

Di sisi lain, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdapat ketentuan bahwa Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan-ketentuan di atas masih ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) diposisikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro/LKM, yang wajib memperoleh dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 ini ada kriminalisasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha BMT tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Konsekuensi dari BMT sebagai LKM adalah kewajiban BMT untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. BMT, baik yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam praktek, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selain Undang-Undang LKM yang pada saat ini juga mengatur BMT, terutama BMT yang berbadan hukum Koperasi dan memiliki izin usaha simpan pinjam. Pada saat ini, BMT tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Q, mengatur:

Dalam praktek, BMT dapat memilih, apakah menjadi LKM menurut Undang-Undang LKM atau Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang LKM, prakteknya hanya ditujukan untuk menanggulangi penyelenggaraan LKM tanpa izin sama sekali, dan tidak ditujukan kepada BMT yang menjadi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.[9]