BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT): LEMBAGA KEUANGAN MIKRO ATAU KOPERASI?

BMT selama ini adalah lembaga pengelola keuangan yang sedang mencari bentuk yang pas dalam sistem regulasi lembaga keuangan di Indonesia. Dalam sistem regulasi, BMT ini dipayungi oleh 2 (dua) jenis lembaga ekonomi, yakni Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam. 

Literatur yang membahas tentang BMT tergolong sangat sedikit. Diketahui bahwa lembaga ini muncul sebagai konsep lembaga keuangan syariah di Indonesia, di luar sistem perbankan.

Berikut ini beberapa konsep BMT menurut literatur yang berkembang di Indonesia.

Dari tulisan di atas, BMT memiliki 3 (tiga) semangat, yakni semangat menjalankan ajaran agama (dimensi dakwah Islam), berbisnis mencari keuntungan secara syariah (dimensi ekonomi), dan membangun kepedulian sesama (dimensi sosial). 

Ahmad Mudjahidin dalam tulisan Neni Sri Imaniyati menekankan prinsip-prinsip bisnis ekonomi syariah:

Pada masa sekarang, BMT sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal yang salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika BMT mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. 

Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT. Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: (1) Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) (2) Pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul maal pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT. 

Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT harus menjalankan prinsip profesional. Dalam keadaan ini, karyawan akan dituntut kemampuan entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.[3]

Sebagai bentuk lembaga Keuangan syariah non bank, BMT mempuyai ciri-ciri utama yang membedakannya dengan lembaga Keuangan bank. Menurut A.Djazuli, Yadi Janwari dan Andri Soemitra, cirri utama BMT adalah; 

Dari uraian di atas dapat memberikan gambaran bahwa BMT mempuyai dua peran sekaligus.Pertama sebagai lembaga yang terbentuk atas inisiatif dari bawah, BMT melakukan fungsinya sebagai mobilisator potensi ekonomi masyarakat untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.Dalam hal ini BMT berkedudukan sebagai organisasi bisnis.Kedua adalah fungsi BMT sebagai organisasi yang juga berperan sosial, yaitu menjadi perantara antara agniya sebagai shahibul maal (orang yang mempuyai harta yang berlebihan) dengan dua’fa (orang yang kekurangan harta) sebagai mudharib (pengguna dana) terutama untuk pengembangan usaha produktif.[5]

Sedangkan ciri khas BMT adalah:

Muhammad Amin Aziz dalam makalahnya yang berjudul Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, makalah pada Seminar Prospek BMT Berbadan Hukum Koperasi, Kerjasama PINBUK dengan Departemen Koperasi dan PPK, Jakarta, 1995 menuliskan ciri-ciri BMT adalag sebagai berikut:

Dalam melakukan pembiayaan, pengelola BMT harus menghindari pembiayaan sebagai berikut:

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, posisi BMT sesungguhnya sudah cukup jelas, yakni BMT sebagai LKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, dan menjadi kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. Hanyasaja, dalam prakteknya, BMT juga dapat didirikan, dikelola, dan diawasi berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Instansi pemerintah pusat yang berwenang adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Perkoperasian. 

Otoritas Jasa Keuangan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait dengan perizinan dan pengawasan penyedia jasa keuangan, termasuk BMT. Adapun pembagian kewenangan tersebut di atas dapat diperiksa dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1

Pembagian kewenangan antara OJK dengan Kementerian Koperasi dan UKM[8]

Dari sini, dapat kita lihat bahwa BMT sebagai lembaga keuangan syariah di Indonesia terpecah menjadi kewenangan 2 (dua) lembaga Negara, yakni:

Adapun uraian masing-masing adalah sebagai berikut:

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan beberapa ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dinyatakan bahwa Sebelum menjalankan kegiatan usaha, LKM harus memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. 

Di sisi lain, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 terdapat ketentuan bahwa Setiap orang yang menjalankan usaha LKM tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 dinyatakan bahwa dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Ketentuan-ketentuan di atas masih ditambah lagi dengan ketentuan pada Pasal 39 yang berbunyi sebagai berikut:

Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas terlihat bahwa Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) diposisikan sebagai Lembaga Keuangan Mikro/LKM, yang wajib memperoleh dan memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 ini ada kriminalisasi terhadap setiap orang atau badan hukum yang menjalankan usaha BMT tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Konsekuensi dari BMT sebagai LKM adalah kewajiban BMT untuk tunduk kepada ketentuan-ketentuan tentang Lembaga Keuangan Mikro dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro dan peraturan perundang-undangan pelaksanaannya. BMT, baik yang telah berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi, maupun yang tidak berbadan hukum harus menyesuaikan bentuk kelembagaan, sistem operasional, bidang usaha, permodalan, dan seluruh aspek yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga penegak hukum dalam melaksanakan tugas-tugas terkait Lembaga Keuangan Mikro.

Dalam praktek, ada peraturan perundang-undangan di Indonesia selain Undang-Undang LKM yang pada saat ini juga mengatur BMT, terutama BMT yang berbadan hukum Koperasi dan memiliki izin usaha simpan pinjam. Pada saat ini, BMT tunduk kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Huruf Q, mengatur:

Dalam praktek, BMT dapat memilih, apakah menjadi LKM menurut Undang-Undang LKM atau Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi. Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang LKM, prakteknya hanya ditujukan untuk menanggulangi penyelenggaraan LKM tanpa izin sama sekali, dan tidak ditujukan kepada BMT yang menjadi Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi.[9]